BKM Sumber Makmur Raih Sayembar

BKM Sumber Makmur Kelurahan Sonorejo Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo terpilih sebagai pemenang dalam Sayembara lomba Prakarsa Masyarakat dalam Penataan Ruang untuk Kota Lestari 2010, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. BKM akan mendapatkan pendanaan antara Rp. 50-200 juta.

Mengambil tema Penataan Kali mati sebagai Kawasan Wisata Air Terpadu, proposal yang dinilai oleh Dewan Juri Nana Firman (Pokja Kota Lestari), Wardah Hafidz (UPC), Suryono Herlambang (Universitas Tarumanegara), M. Bijaksana Junerosano (Pemrakarsa) dan Dani J. Widianto (Direktorat Jenderal Penataan ruang) diputuskan layak untuk difasilitasi pelaksanaannya oleh Direktorat Jenderak Penataan Ruang pada Tahun Anggaran 2011.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator BKM Sumber Makmur, Agus Suyadi didampingi oleh Korkot Advance Danang Mardani di Sukoharjo baru-baru ini.

Sayembara berskala nasional ini, bertujuan untuk mendorong inisiatif dan prakarsa masyarakat dalam menwujudkan kota lestari di Indonesia, selain itu sebagai salah satu upaya penanggulangan berbagai masalah terkait penataan ruang yang dihadapi oleh masyarakat.

BKM Sumber Makmur merupakan salah satu pemenang lomba dari Sembilan pemenang lainnya Se-Indonesia. Namun dari 9 Pemenang tersebut kebanyakan pemrakarsanya dari Pribadi, sementara atas nama BKM hanya satu-satunya BKM Sumber Makmur.

Agus menceritakan, bahwa keterlibatan BKM dalam sayembara ini tidak terlepas dari informasi yang disampaikan oleh Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP) Dyah Widi Astuti, yang kemudian ditindaklanjuti bersama dengan membuat proposal kegiatan. Beruntungnya, Kel. Sonorejo memiliki Rencana Pengembangan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang difasilitasi kegiatan PLPBK.

“Saya merasa senang, RPLP yang dimiliki ternyata bisa menjadi daya tarik”, ungkap Agus.

Diangkatnya Kalimati, merupakan Prioritas kedua dari RPLP yang telah disusun oleh masyarakat. Perlu diketahui bahwa kali mati merupakan bekas aliran sungai Bengawan Solo yang tidak berfungsi lagi, dan kini berubah menjadi genangan air yang sangat luas ditumbuhi oleh eceng gondok. Maka arah peanganannya dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau, area budidaya ikan dan pemancingan, serta pengembahan peternakan terpadu (multifarm).

Oleh karena itu, dalam proposal tersebut BKM mengajukan anggaran sebesar Rp. 195 juta. Direncanakan dana tersebut digunakan untuk pembersihan eceng gondok, Pembuatan Pedestarian, penanaman pohon, pembuatan keramba, pelatihan-pelatihan penunjang dan embrio usaha peternakan terpadu.

Hasil akhir dari kegiatan yang difasilitasi hasil lomba Prakarsa Masyarakat dalam Penataan Ruang untuk Kota Lestari kedepan adalah terciptanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang apik di Kali Mati, adanya peningkatan ekonomi bagi masyarakat karena adanya peluang pengembangan ekonomi berupa budidaya ikan karamba, peternakan terpadu, kerajinan eceng gondok dan bambu dan pemanfaatan limbah kulit sisa, selain itu terbentuknya forum peduli lingkungan di masyarakat (Community-based enviromental management)

disunting dari green.kompasiana.com

Selengkapnya...

KONSEP DASAR PLP-BK

Dasar Pemikiran

Terwujudnya tatanan masyarakat yang hidup secara harmonis (living in harmony) dalam lingkungan yang aman, tertib, sehat, selaras dan lestari dengan menjunjung nilai-nilai budaya lokal adalah cita-cita tentang peradaban masyarakat perkotaan ke depan.

Pengembangan komunitas menuju tatanan masyarakat Madani merupakan upaya untuk membantu penghuninya bertanggung jawab membangun hubungan-hubungan dengan komunitas yang lebih luas dan bahkan dengan lingkungan permukiman mereka secara harmonis.

Pengembangan komunitasnya diawali dengan memperkokoh perilaku masyarakat yang berbasis nilai-nilai universal (kebersamaan, kekeluargaan, kerelawanan, kejujuran, dll) yang mendasari nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial yang memperkuat tatanan komunitas dengan saling mempererat sesama anggota masyarakat, sehingga terwujud budaya yang menjunjung etika, menghormati hukum dan peraturan, menghormati hak-hak warga lainnya, tertib, bersih, sehat dan produktif. Dalam perilaku masyarakat seperti demikian, maka masyarakat telah mampu menciptakan pengaturan ketertiban dan keamanan lingkungan serta pengaturan kebersihan dan kesehatan lingkungan.
Selanjutnya upaya pengembangan komunitas juga dilakukan dengan terus memperkokoh model kepemimpinan kolektif berbasis nilai (BKM/LKM) yang mampu mendorong UP-UP untuk terus mengembangkan kapasitasnya sehingga mampu menjadi pusat pelayanan masyarakat (community services center) di bidang sosial ekonomi dan lingkungan.

Kapasitas UP-UP (sosial, ekonomi dan lingkungan) yang mampu menjadi pusat pelayanan masyarakat pada prinsipnya merupakan pondasi yang kokoh bagi kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang mampu mengelola dan menyelenggarakan pembangunan sosial-ekonomi masyarakatnya serta mampu mengelola pembangunan lingkungan permukiman mereka secara mandiri, termasuk mampu mengakses berbagai sumberdaya yang mungkin didapat sehingga dinamika pembangunan di masyarakat dapat terus berlangsung. Artinya, masyarakat mampu memenuhi dan mengelola kebutuhan mereka sendiri (community management).

Dalam lingkungan permukiman dengan tatanan masyarakat seperti ini (community management), akan membuka peluang tumbuh suburnya daya inovasi dan kreativitas masyarakat (enterpreneurship) untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki menuju kehidupan yang harmonis, baik kehidupan sosial, pertumbuhan ekonomi maupun lingkungan permukiman yang sehat, produktif, berjati diri dan berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan seperti tersebut diatas hanya mungkin bila terjadi sinergi antara masyarakat dan pemerintah dari mulai tingkat kelurahan sampai dengan nasional sehingga perencanaan mikro oleh masyarakat dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan makro pembangunan bangsa.

Sesuai dasar pemikiran tersebut, maka masyarakat yang telah mencapai tingkatan masyarakat mandiri (yang dalam hal ini dapat direpresentasikan oleh BKM/LKM), perlu dikembangkan lebih lanjut agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan dan mitra kerja pemerintah dalam mewujudkan kualitas lingkungan permukiman yang sehat, tertib, selaras, berjatidiri dan lestari.

Prinsip dan Pendekatan

a. Prinsip-Prinsip pembangunan yang dianut adalah:

*Solidaritas (tanggung renteng); Upaya pengembangan lingkungan permukiman ini harus menjadi tanggung jawab bersama dengan mengutamakan yang paling lemah melalui upaya gotong royong (berat sama dipikul ringan sama dijinjing)

*Keterbukaan; Mengajarkan kepada semua pelaku untuk saling terbuka juga terhadap pembaruan atau inovasi-inovasi demi kemajuan bersama

* Transparansi; Mengajak semua pelaku untuk dapat menunjukan peran, kontribusi dan tanggung jawabnya secara jelas dan gamblang (transparan) untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman

* Akuntabilitas; Mengajak semua pelaku untuk mampu mempertanggung-jawabkan tugas dan tindakannya kepada publik dan selalu siap untuk digugat

* Demokrasi; Mengajak semua pelaku untuk mendengar dan mempertimbangkan kepentingan pihak lain dalam pengambilan keputusan bersama.

* Kesepakatan aturan main; Semua keputusan dan pelaksanaan pengembangan permukiman di wilayahnya harus didasarkan atas kebutuhan dan aturan main yang disepakati bersama

* Kreatif; Masyarakat kreatif mengoptimalkan asset dan kondisi permukimannya sebagai potensi lokal yang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk melaksanakan pengembangan lingkungan permukiman di wilayahnya

* Inovatif; Masyarakat inovatif dalam menetapkan jenis-jenis kegiatan atau program yang tidak hanya sekedar mengelola sumber daya yang ada, namun justru lebih bersifat menggali, mencari hingga menciptakan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program yang disepakati masyarakat

* Mengutamakan membangun kapasitas lokal; Prinsip ini sudah harus ada dibenak semua pelaku bahwa kunci keberlanjutan pembangunan (sustainable development) adalah berorientasi untuk membangun kapasitas masyarakat sendiri

* Mengutamakan Kemitraan dan Kolaborasi; Pengembangan lingkungan permukiman oleh masyarakat terkait dengan berbagai pihak, misalnya pemda dalam hal regulasi dan peraturan. Oleh karena itu, perlu senantiasa berupaya menjalin kemitraan sinergis dengan berbagai pihak terkait, baik pemda maupun kelompok peduli setempat dan menjunjung tinggi nilai kolaborasi serta menghindarkan persaingan yang dapat menjurus ke perpecahan

* Menggunakan sumber daya eksternal secara arif; Sumberdaya ekternal harus disadari sebagai stimulan / pelengkap dari sumber daya sendiri, sehingga harus digunakan secara efektif dan efisien

b. Pendekatan; Pendekatan pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas adalah kombinasi antara:

• Pendekatan pemberdayaan berbasis nilai dalam rangka perubahan sikap/ perilaku masyarakat;
• Pendekatan pembangunan bertumpu pada manajemen komunitas; dan
• Pendekatan pembangunan bertumpu pada inovasi dan kreativitas masyarakat (entrepreneurship)

Ketentuan Dasar

Sejalan dengan prinsip dan pendekatan pelaksanaan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas dan tanggap (antisipasi) terhadap kemungkinan bencana serta mewujudkan kondisi permukiman yang lebih baik dari kondisi sebelumnya, maka masyarakat dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas harus memperhatikan dan memenuhi beberapa ketentuan dasar sebagai berikut:

* Mendudukkan peran pemerintah sebagai pemimpin pembangunan melalui proses katalisasi.
* Semua yang dibangun dalam penataan kembali lingkungan permukiman ini harus memenuhi persyaratan kelayakan dan keandalan teknik yang berlaku.
* Masyarakat/calon pemanfaat haruslah dilibatkan sebagai pelaku utama dalam proses pengambilan keputusan pada saat perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari penataan kembali lingkungan permukiman mereka.
* Dalam pemilihan bahan bangunan, teknologi konstruksi dan pelayanan prasarana harus menerapkan kriteria keberlanjutan dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta harus mempertimbangkan kemungkinan bencana alam.
* Masyarakat di satuan kelurahan/desa yang berniat mendapat bantuan pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas harus bersedia menata kembali rumah dan lingkungan mereka sesuai dengan norma dan standar yang disepakati bersama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam hal (bila terpaksa) relokasi dan konsolidasi tanah.
* Kegiatan penataan kembali lingkungan permukiman ini harus dilihat sebagai upaya meletakkan landasan bagi pembangunan jangka panjang yang lebih baik dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan (SEL).

diambil dari : http://ndp2kp.blogdetik.com

Selengkapnya...